LSM RAKYAT INDONESIA BERDAYA (RIB) MELAPORKAN DINAS KESEHATAN OKU.

MERDEKA NEWS,OKU - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya(LSM RIB) OKU,       Leo Nardo

 melaporkan kepolres oku

dugaan tindak pidana Markup, KKN yang dapat dikualifikasikan sebagai Delik penyalahgunaan 

kewenangan  

 jabatan dan  diduga merugikan 

Nasib Tenaga kesehatan honorer Non ASN di Kabupaten OKU berakibat Data Tenaga Non-ASN Tenaga kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terupdate(Nol) di 

aplikasi SISDMK Kementerian Kesehatan,Sehingga Tenaga kesehatan non-ASN Kabupaten Ogan Komering 

Ulu tidak dapat mengikuti seleksi PPPK tahun Tahun 2022 dengan alasan yang tidak Logis dan bisa 

dikatagorikan pembohongan Publik, karena dalam surat Edaran Dinas kesehatan OKU melalui pesan 

Wahatsaap (WA) ke Puskesmas-Puskesmas, bahwa Portal Website Kementerian Kesehatan gangguan(eror)

Padahal kita ketahui bersama untuk kabupaten /kota lain nya bisa mengikuti Seleksi 

PPPK Tahun 2022 dan tidak ada masalah

Maka dari itu berdasarkan Analisa Dasar kami hal ini terjadi di duga ada unsur 

kesengajaan yang diperbuat oleh Oknum-Oknum Dinas Kesehatan Kabupaten OKU.

Dugaan adanya Markup dan kerancuan Data, Tenaga Honorer Kesehatan OKU, diketahui disaat 

kementerian Kesehatan Meminta Data Tenaga Honorer Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU untuk 

penerimaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) , Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan 

Data yang Falid diduga karena kerancuan Data dan Markup Data sehinga Dinas Kesehatan Menutup Portal .

menunda penerimaan PPPK Tahun 2022 untuk formasi kesehatan, Dengan alasan Portal ganguan dan 

meminta Data lagi ke Seluruh Tenaga kesehatan Non PNS kabupaten OKU ,dengan   dijanjikan akan 

diajukan lagi kekementerian Kesehatan untuk dapat mengikuti Tes Seleksi penerimaan Pegawai pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Tahun 2023, padahal kita ketahui untuk tenaga Honor Tahun 

2023 akan di hapus Oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil investigasi Lsm RIB data seluruh nakes daftar tenaga 

Kesehatan di tiga bagian yang bertugas diantaranya :

a. Tenaga kontrak sukarela berjumlah 390 orang yang bertugas di 16 puskesmas dan kantor Dinas 

Kesehatan kab. OKU

b. Jumlah Bidan dan Dokter PTT berjumlah 315 orang yang terdiri dari 289 orang bidan dan 26 orang 

dokter yang bertugas di di 16 puskesmas di Kabupaten OKU

c. Jumlah tenaga Kesehatan Non ASN yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo berjumlah 117 orang

Berdasarkan hasil Analisa kami, bahwasanya patut diduga telah terjadi penggelembungan data 

karena berdasar Laporan Dinas kesehatan bahwasanya jumlah nakes non ASN yang 

terdata di BPKSDM OKU berjumlah 1222 orang sementara hasil pengumpulan data yang kami dapatkan 

di Kabupaten OKU itu hanya berjumlah 822 orang. Dan terdapat selisih jumlah sekitar 400 orang Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak yang kami temui, bahwanya pemkab OKU telah 

menganggarkan dana perekrutan tenaga Kesehatan Non ASN dan telah dikucurkan ke Dinas Kesehatan 

sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 16 puskesmas diseluruh Kabupaten OKU dan dapat kita ketahui 

bahwasanya atas kejadian tidak terinputnya data nakes ke server Kementerian Kesehatan RI maka kami 

menyimpulkan bahwasanya kegiatan perekrutan nakes tersebut dianggap gagal.

Dan patut diduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi atas dana tersebut yakni Rp. 5.000.000 x 16 

puskesmas = Rp. 80.000.000,-

Untuk itu kami meminta Kapolres OKU memanggil dan Memeriksa Plt Kepala Dinas Kesehatan OKU 

Rozali SKM MM beserta Kabid Sumber Daya Kesehatan Lukman dan Pihak-Pihak yang terlibat serta

Meminta seluruh data Tenaga Kesehatan Non PNS yang ada di kabupaten OKU dan Total Honor yang 

dianggarkan setiap Tahun untuk Tenaga Honorer karena Berpotensi Markup.

Jelas Leo /ketua Lsm RIB OKU kepada awak media.(JN)