Mojokerto,merdekanews.id
Juru Bicara Fraksi PKB Sulistiyowati saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa 23 November 2021.
Kota MOJOKERTO –MERDEKANEWS.NET.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menyusun Rancangan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2022 hendaknya dapat mengurangi anggaran kegiatan pembagunan fisik dan sebagian besar anggaran lebih difokuskan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan PPKM yang masih terjadi hingga saat ini.
Hal itu terungkap saat Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Sulistiyowati membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto beragenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Mojokerto atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Mojokerto TA 2022 yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa 23 November 2021.
"Dampak pandemi Covid-19 dan PPKM masih bisa kita lihat dan rasakan sampai hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi masih melambat dan daya beli masyarakat masih rendah serta angka pengangguran masih tinggi. Kami melihat, seharusnya dalam Rancangan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi yang porak poranda akibat dampak Civid-19", ujar Juru Bicara Fraksi PKB Sulistiyowati, membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa 23 November 2021.
"Dengan demikian, dalam Rancangan APBD Kota Mojokerto TA 2022 hendaknya pembangunan fisik dapat dikurangi dan sebagian besar anggaran difokuskan membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Ini dapat dijadikan sebagai arah kebijakan umum APBD yang baru dalam politik anggaran Kota Mojokerto. Sehingga, Rancangan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 bisa lebih fokus untuk menangani masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat terdampak Covid-19", lanjutnya.
Sulistiyowati menegaskan, meski dalam penyampaian pandangan umum kali ini Fraksi PKB tidak mengulas dan 'tidak mempertajam angka per angka' karena akan dibahas pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun fraksinya menekankan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya pelaksanaan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini.
"Setelah kami pelajari materi draf Raperda APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan saudari Wali Kota Mojokerto, kami Fraksi Patai Kebangkitan Bangsa perlu memberikan pendapat, bahwa pada saat ini fokus program yang dibutuhkan masyarakat ada beberapa hal sebagai berikut", ungkap Sulistiyowati.
Juru Bicara Fraksi PKB Suliatiyowati kemudian memaparkan beberapa program yang dibutuhkan masyarakat tersebut, yakni:
A. Tenaga Kerja.
1. Dampak pandemi Covid-19 dan PPKM yang cukup panjang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawannya, sehingga pengangguran di Kota Mojokerto meningkat drastis. Maka dari itu, untuk mengurangi pengangguran kami harapkan Pemerintah menyiapkan program pelatihan ketrampilan kerja yang dibutuhkan dunia usaha, sehingga warga yang mengikuti pelatihan bisa mendapat pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Selain pelatihan ketrampilan, untuk menanggulangi masalah pengangguran, kami harapkan Pemerintah melakukan program padat karya dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam upaya mengurangi pengangguran serta percepatan pemulihan ekonomi.
B. Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).
Di Kota Mojokerto banyak sekali Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang gulung tikar akibat pandeni Covid-19 dan PPKM.
"Saat ini banyak banyak dari pengusaha UMKM tersebut tidak bisa menjalankan usahanya. Contohnya pengrajin sepatu, sandal, batik dan kuiiner, dan lain-lain. Mereka sangat membutuhkan sentuhan tangan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan pemasaran ahar mereka bisa bangkit untuk menjalankan usahanya kembali.
C. Koperasi.
Koperasi adalah salah-satu instrumen penopang perekonomian. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, kami harap pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi yang ada di Kota Mojokerto. Karena kami melihat banyak koperasi yang mati suri atau tidak berjalan karena kurangnya penbinaan dan pengembangan dari pemerintah.
Disamping beberapa fokus program yang dibutuhkan masyarakat di atas, lanjut Juru Bicara Fraksi PKB Sulistuyowati, ada beberapa hal catatan yang perlu diperhatikan dan adanya upaya perbaikan dalam merealisasikan secepatnya program-program di bawah berikut ini:
1. Pendidikan, dengan anggaran yang sangat besar dialokasikan pada Dinas Pendidikan, yaitu sebesar 210 miliar 930 juta 504 ribu 86 rupiah dengan tujuan di antaranya peningkatan sumber daya manusia pelaksana pendidikan dan juga pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kami berharap kesejahteraan guru-guru swasta dan GTT (guru tidak tetap) diperhatikan dan juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah-sekolah swasta dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga harus mendapatkan perhatian yang serius.
2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan anggaran yang besar, yaitu 261 miliar 726 juta 127 ribu 339 rupiah, kami harapkan peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan bisa berjalan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal. Terutama saat ini banyak trotoar yang sudah rusak perlu ada perbaikan. Salah-satunya, sepanjang jalan Brawijaya, jalan Hayam Wuruk dan jalan Gajah Mada.
"Tak lupa, kami perlu memgingatkan, bahwa saat ini mulai memasuki musim penghujan. Kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi banjir di Kota Mojokerto dengan melakukan beberapa hal. Yakni, satu, penataan dan perbaikan drainase di Kota Mojokerto, dengan harapan bila huja lebat tidak lagi terjadi banjir. Dua, pemeriksaan dan perawatan pompa air untuk menanggulangi banjir", papar Sulistiyowati.
Pada poin 3, Fraksi PKB melalui Juru Bicaranya menyorot soal pangan dalam hal belanja urusan ketahanan pangan. Yang mana, dengan luas wilayah Kota Mojokerto yang sedemikian kecilnya, program apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto?
"Tiga, pangan. Dalam hal belanja urusan ketahanan pangan, program-program apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan? Sedangkan lahan pertanian yang kita miliki pada saat ini sangat-sangat terbatas. Tidak mungkin untuk menopang program kedaulatan pangan", lontar Sulistiyowati.
Fraksi PKB pun menyorot masalah lingkungan hidup, terutama soal pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan sepanjang masa dan tidak pernah bisa diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
"Empat, lingkungan hidup. Permasalahan sampah di Kota Mojokerto menjadi problematika seoanjang masa yang tidak pernah bisa terselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Kami berkali-kali menyampaikan dalam pandangan umum fraksi agar pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang modern, tidak dengan cara konvensional, hanya ditumpuk menjadi gunungan sampah yang suatu saat akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Padahal sekarang samah di TPA Randegan sudah overload dan mulai meresahkan warga sekitar TPA. Karena sampah yang menggunung bila terkena angin berterbangan ke rumah warga di sekitar TPA. Melihat hal ini, upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi overload sampah di TPA Randegan?", ungkap Sulistiyowati.
Fraksi PKB juga mempertanyakan upaya Pemkot Mojokerto menutupi 'borok' Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dengan akan memberinya lagi suntikan penyertaan modal.
"Lima. Fraksi PKB memandang saat ini BPRS Kota Mojokerto mengalami masalah likuiditas karena buruknya managemen di dalam BPRS Kota Mojokerto dan sampai hari ini Pansus (Panitia Khusus) BPRS masih berjalan. Kami harapkan rencana untuk menyuntikkan dana sebesar Rp. 6.485.490.100,– (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) dalam benntuk penyertaan modal pemerintah ke BPRS Kota Mojokerto untuk ditunda sementara sampai menunggu hasil kerja Pansus BPRS Kota Mojokerto", ujar Sulistiyowati.
Sulistiyowati kembali menegaskan, bahwa Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto komitmen memberi dukungan dan bekerja-sama secara baik bersama Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di semua sektor di Kota Mojokerto.
Untuk itu, tegas Sulistiyowati juga, Fraksi PKB menekankan komitmen dan konsistensi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto terutama dalam upaya menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik lagi ke depan secara tertib, serius dan taat azas.
"Yang mana, segala tahapan rencana program kegiatan yang akan disusun dalam rancangan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 substansinya harus tetap sesuai dengan Visi – Misi Wali Kota Mojokerto, yaitu terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya-saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat", tegasnya.
Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Mojokerto atas Raperda APBD Kota Mojokerto TA 2022 yang juga merupakan bagian dari tahapan mekanisme Pembahasan Rancangan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Mojokerto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto dan Forkopimda Kota Mojokerto.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Forkopimcam se Kota Mojokerto serta para Lurah se Kota Mojokerto.YN/DI
0 Comments