Jember,kabarejember.com
---Memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) memang tidak seperti membalik telapak tangan. Salah satu hambatan untuk mewujudkan Jember menjadi Kota Layanan Publik adalah masih ada sisa-sisa dari birokrasi pemerintahan yang masih sulit untuk berubah menyesuaikan diri melayani rakyat.
Oleh karenanya, mutlak penuntasan agenda reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang bersih, bebas korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) dan melayani rakyat.
Kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jember sangat membantu mewujudkan Jember bersih dari korupsi.
Hal ini disampaikan dr. Faida, MMR yang kini cuti sebagai bupati Jember karena maju dalam pilkada Jumat (16/10) menanggapi kedatangan KPK di Jember baru-baru ini.
“Kedatangan KPK memeriksa justru mempercepat reformasi birokrasi di Jember. Semua pihak harus membantu KPK, karena ini semua untuk mempercepat Jember menjadi Kota Layanan Publik yang bersih dari KKN,” tegasnya kepada pers.
Menurut Faida, KKN masih kuat menjadi penghalang untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Hambatannya adanya oknum di Jember yang masih mempraktekkan cara-cara lama.
“Sehingga refomasi birokrasi tidak mudah dilakukan dan pelayanan publik sering mengalami hambatan. Misalnya, masih banyak kebijakan bantuan untuk rakyat yang belum tepat sasaran, sehingga yang berhak justru belum menerima,” jelasnya.
"Siapa yang menghambat? Saya tidak perlu sebut siapa. Yang penting, lima tahun kedepan tidak boleh lagi ada yang menghambat pelayanan rakyat dan pembangunan di Jember. Kita berterima kasih KPK ikut membantu,” ujarnya.
Faida menegaskan memang membutuhkan gerakan anti korupsi yang luas melibatkan masyarakat dan seluruh kekuatan pemerintah untuk memberantas KKN di semua lini di Jember.
“Untuk itu kami sudah siapkan berbagai rencana dan program khusus melawan KKN lima tahun kedepan. Rakyat harus terlibat. Karena selama ini dirugikan,” tegasnya. (SGM)
0 Comments