(26 September 2019) -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lumajang mendatangi Kantor Bupati Lumajang untuk menyampaikan aspirasi. Kamis (26/9/2019).
Ada 7 tuntutan yang disampaikan, yaitu menuntut Pemerintah Lumajang menjalankan secara serius Perda perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, mendesak Pemerintah Lumajang segera mengisi banyaknya jumlah kepala OPD yang masih menjabat sebagai PLT, menuntut pemerintah agar segera reformasi PDAM karena banyaknya kejanggalan didalamnya, segera merealisasikan program penerangan jalan, menertibkan truk pasir yang melintasi jalan desa, menyelesaikan jalan penghubung antara Pasirian-Tempursari, dan meningkatkan IPM.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., menyampaikan bahwa periode kepemimpinannya bersama Bupati merupakan amanat yang diberi oleh rakyat dalam masa lima tahun, sehingga seluruh janji-janji politik yang sudah disampaikan saat kampanye sudah dijalankan. Namun, keterbatasan anggaran APBD adalah salah satu yang bisa menyebabkan seluruh program itu bisa tuntas satu tahun, dua tahun, atau bahkan lima tahun.
Dijelaskan juga bahwa Pemerintah Lumajang akan membenahi dan menata kembali (reposisi dan restrukturisasi) di PDAM, agar pelayanan air bersih semakin baik dan membenahi pelayanan. Selain itu, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan, hanya saja penempatannya masih dipergunakan untuk pemantauan lalu lintas. Dalam waktu dekat ini pemasangan akan dilakukan di daerah rawan kriminal.
Bukan hanya itu, untuk jalur Pasirian-Tempursari tanahnya merupakan milik perhutani, sehingga pihak pemerintah harus ijin ke Mentri Kehutanan apabila ingin membangun jalan tersebut dan itu sudah dilakukan pemerintah. Sedangkan peningkatan IPM terutama pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dengan mensosialisasikan jangan menikah dini, mendorong masyarakat jangan putus sekolah, dan seluruh desa harus ada program kejar paket A, B, dan C.
"Kami ingin melayani masyarakat dengan baik namun kami tidak ingin melanggar undang-undang, semua itu merupakan PR kami dan bukan hal mudah karena membutuhkan waktu. Untuk itu beri waktu kami untuk menyelesaikan semuanya," ujarnya
Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP. DR. M. Arsal Sahban, mengapresiasi demo yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk sosial kontrol. Disampakan bahwa Poolres Lumajang telah menetapkan 3 konsep utama pengamanan, yakni begal, pencurian sapi, dan konflik tambang pasir, termasuk didalamnya menyelesaikan Qnet.
"Kami sudah meminta Polda untuk mengirimkan alat khusus, untuk membantu menyelesaikan persoalan keamanan. Kami ingin Lumajang dinilai sebagai kota yang positif," jelasnya. ( Suatman )
0 Comments